JAKARTA — Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Namun, pemerataan layanan air perpipaan di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan PAM Jaya.
Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran (Bang Azran) menilai, pemenuhan kebutuhan air bersih tidak boleh hanya diukur dari seberapa luas jaringan perpipaan telah dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau.
Menurut Bang Azran, air bersih bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut kualitas hidup, kesehatan keluarga, hingga kemampuan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan tidak ada warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan air bersih hanya karena keterbatasan jaringan maupun kondisi ekonomi.
“Air bersih bukan kemewahan. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil. Jangan sampai di tengah kemajuan Jakarta sebagai kota metropolitan, masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Bang Azran.
Ia mendorong PAM Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pemerataan jaringan perpipaan, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk dan wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses pelayanan secara optimal.
Bang Azran juga menekankan pentingnya menjaga kualitas air dan kontinuitas distribusi. Sebab, tersedianya sambungan jaringan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila pasokan air masih tidak stabil atau kualitasnya belum memenuhi standar kesehatan.
Selain itu, keterjangkauan tarif harus menjadi perhatian. Kebijakan pelayanan air bersih perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.
“Jangan sampai masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Pelayanan air bersih harus mengedepankan keadilan sosial. Masyarakat kecil harus mendapatkan perlindungan dan kemudahan akses,” ujarnya.
Bang Azran juga meminta PAM Jaya membuka ruang evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan, termasuk transparansi pengelolaan, efektivitas investasi infrastruktur, serta capaian pemerataan sambungan rumah di seluruh wilayah Jakarta.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana target pelayanan telah dicapai dan apa saja kendala yang masih harus diselesaikan.
Sebagai anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Bang Azran menegaskan akan terus mendorong agar persoalan kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
“Jakarta tidak cukup hanya membangun gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah. Kemajuan sebuah kota juga harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan paling mendasar warganya terpenuhi. Salah satunya adalah akses terhadap air bersih,” tuturnya.
Ia berharap, percepatan pemerataan layanan air bersih dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan Jakarta, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di kawasan pusat kota maupun permukiman padat di wilayah pinggiran, memperoleh hak pelayanan yang sama.
Bagi Bang Azran, pembangunan Jakarta harus menghadirkan manfaat yang nyata hingga ke rumah-rumah warga. Sebab, kota yang maju adalah kota yang tidak membiarkan rakyatnya kesulitan mendapatkan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan.(*)
