Jelang Nataru, Bang Azran Dorong Kemenhub Pastikan Keselamatan Transportasi dan Konektivitas hingga Daerah 3TP

JAKARTA – Menghadapi potensi pergerakan 127,78 juta masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran (Bang Azran) mendorong Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan dan keselamatan seluruh moda transportasi, sekaligus menjamin kelancaran mobilitas serta konektivitas hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Menurut Bang Azran, kesiapan transportasi menghadapi momentum Nataru tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan melayani lonjakan penumpang di jalur-jalur utama. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di berbagai daerah mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkesinambungan.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan yang dibuka oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat membahas kesiapan sarana dan prasarana transportasi, antisipasi lonjakan penumpang, serta langkah mitigasi untuk menjamin kelancaran angkutan Nataru 2026/2027.

Bang Azran memandang bahwa kesiapan transportasi nasional harus ditempatkan dalam perspektif pelayanan publik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas.

Saat membuka rapat, Angelius menekankan bahwa kesiapan transportasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah armada dan infrastruktur yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan masyarakat mengakses layanan transportasi hingga ke tujuan akhir. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut kebijakan transportasi yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah.

“Konektivitas transportasi harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya ketersediaan bandara, pelabuhan, atau terminal, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menjangkau layanan tersebut dengan mudah, aman, dan terjangkau. Terutama bagi masyarakat di wilayah 3TP yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses transportasi,” ujar Angelius.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan konektivitas nasional, mulai dari belum optimalnya integrasi antarmoda, kesenjangan layanan angkutan umum daerah, hingga kerentanan infrastruktur terhadap bencana dan cuaca ekstrem. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh operator transportasi dinilai penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal selama masa liburan.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, sebanyak 127,78 juta orang atau sekitar 44,49 persen penduduk Indonesia diperkirakan melakukan perjalanan luar kota selama Nataru. Puncak arus sebelum Natal diprediksi terjadi pada 23–24 Desember 2026, arus setelah Natal pada 27–28 Desember 2026, menjelang Tahun Baru pada 30–31 Desember 2026, serta arus balik pada 3–4 Januari 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya melalui rekayasa lalu lintas, pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengaturan angkutan penyeberangan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian.

“Kami menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama, hingga pengelolaan antrean kendaraan di pelabuhan penyeberangan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perjalanan masyarakat selama Nataru berlangsung aman dan lancar,” jelas Aan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid turut menyoroti masih beroperasinya angkutan umum berpelat hitam di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan adanya tumpang tindih regulasi, terutama karena masih terdapat peraturan daerah yang memperbolehkan pengoperasian angkutan umum berpelat hitam.

Waris menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian Kementerian Perhubungan agar terdapat kejelasan dan keselarasan aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggara angkutan sekaligus menjamin keselamatan dan perlindungan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Dalam paparan Kementerian Perhubungan, kesiapan dukungan transportasi mencakup 32.398 unit bus, 1.724 kapal laut, 469 kapal penyeberangan, 3.818 unit sarana kereta api, serta 352 pesawat yang berada dalam kondisi dapat dioperasikan. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi kemacetan, penumpukan penumpang, gangguan operasional, serta cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan perjalanan.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, Kementerian Perhubungan merencanakan pengoperasian Posko Terpadu Angkutan Nataru selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Pemerintah juga mengalokasikan stimulus tarif transportasi sebesar Rp883,36 miliar untuk mendukung layanan angkutan udara, kereta api, kapal PELNI, dan penyeberangan ASDP.

Bang Azran menilai kebijakan stimulus tarif tersebut merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan selama periode libur akhir tahun. Namun, efektivitas kebijakan tersebut juga perlu dilihat dari pemerataan manfaatnya serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi.

Menurutnya, keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemeriksaan kelaikan armada, kesiapan personel, pengawasan operasional, hingga antisipasi cuaca ekstrem perlu dilakukan secara konsisten. Jangan sampai tingginya mobilitas masyarakat justru diikuti dengan meningkatnya risiko keselamatan perjalanan.

Menutup rangkaian rapat tersebut, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu menegaskan bahwa kesiapan transportasi menghadapi Nataru harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di seluruh daerah. Ia berharap langkah antisipasi yang disiapkan Kementerian Perhubungan tidak hanya berfokus pada jalur-jalur utama, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan transportasi di daerah.

“Momentum Nataru harus menjadi perhatian bersama untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Yang tidak kalah penting, pelayanan transportasi harus menjangkau seluruh daerah sehingga masyarakat memperoleh akses yang setara,” tegas Badikenita saat menutup rapat.

Bang Azran berharap seluruh langkah persiapan yang telah dirancang pemerintah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan nyata di lapangan. Baginya, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru bukan semata-mata diukur dari kelancaran arus kendaraan dan jumlah penumpang yang terlayani, melainkan juga dari terjaminnya keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat untuk memperoleh akses transportasi yang layak di seluruh Indonesia.

Bagi Bang Azran, transportasi bukan sekadar sarana memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, melainkan urat nadi konektivitas bangsa yang harus menghadirkan keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat.(*)

Artikel Terkait

Scroll to Top