Peristiwa Kamis, 12 November 2026, menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Di tengah meningkatnya desakan politik, polemik persyaratan pencalonan, serta bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat di parlemen, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri atas permintaan sendiri kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Langkah tersebut membawa dinamika politik nasional memasuki babak baru. Sekaligus, menghadirkan pertanyaan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara: bagaimana menyelamatkan konstitusi di tengah krisis tanpa justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi?

Sebagai Anggota DPD RI yang mengemban amanah masyarakat DKI Jakarta, saya memandang peristiwa ini bukan semata-mata persoalan pergantian figur di lingkaran kekuasaan. Lebih dari itu, ini merupakan ujian terhadap kedewasaan demokrasi, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen seluruh penyelenggara negara dalam menjaga konstitusi.

1. Jalan Konstitusional: Antara Tekanan Politik dan Kepastian Hukum

Dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki ketentuan yang jelas. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment), sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, bukanlah proses politik yang dapat dilakukan secara sederhana.

Mekanisme tersebut mensyaratkan proses hukum dan konstitusional, termasuk pemeriksaan serta putusan Mahkamah Konstitusi sebelum MPR mengambil keputusan.

Karena itu, setiap upaya menyelesaikan persoalan politik harus tetap berada dalam koridor hukum. Demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan konstitusi. Sebaliknya, konstitusi harus menjadi pegangan utama ketika negara menghadapi situasi yang penuh tekanan.

Dalam konteks pengunduran diri Wakil Presiden, kekosongan jabatan yang terjadi selanjutnya harus ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini harus ditempatkan sebagai proses ketatanegaraan yang tunduk pada aturan, bukan sekadar hasil kompromi kepentingan politik.

2. Ujian Berikutnya: Pengisian Jabatan Wakil Presiden Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2)

Pengunduran diri Wakil Presiden bukanlah akhir dari persoalan. Justru, tahapan berikutnya menjadi ujian penting bagi lembaga-lembaga negara dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rapat Gabungan MPR. Rapat Gabungan yang melibatkan Pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan Pimpinan Kelompok DPD dilaksanakan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Rapat ini menetapkan waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
2. Pemberitahuan kepada Presiden. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan, paling lama 3 x 24 jam setelah rapat dilaksanakan, sekaligus menyampaikan persyaratan calon Wakil Presiden.
3. Pengusulan dua calon oleh Presiden. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada Pimpinan MPR, paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna.
4. Verifikasi persyaratan calon. MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon. Tim ini memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan.
5. Sidang Paripurna dan pemilihan. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden melalui Sidang Paripurna. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden melalui Ketetapan MPR dan selanjutnya dilantik sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh tahapan tersebut harus dijalankan secara cermat, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai proses pengisian jabatan Wakil Presiden justru membuka ruang bagi transaksi politik yang mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara.

Kepastian prosedur harus menjadi prioritas. Sebab, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh bagaimana proses pemilihannya dilaksanakan.

3. Tanggung Jawab Parlemen dan Suara Masyarakat Jakarta

Sebagai bagian dari parlemen yang merepresentasikan kepentingan daerah, khususnya masyarakat DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas politik nasional, saya memandang stabilitas nasional dan ketenangan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

Dinamika politik di tingkat elite tidak boleh mengganggu kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan, pelayanan publik harus tetap terjaga, dan seluruh hak konstitusional warga negara harus mendapatkan perlindungan.

Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui dialog, mekanisme kelembagaan, dan penghormatan terhadap hukum.

Dalam situasi seperti ini, parlemen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai konstitusi. MPR, DPR, dan DPD harus menjalankan kewenangannya masing-masing dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Bagi saya, ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya terletak pada kemampuan menyelesaikan konflik politik, tetapi juga pada kemampuan menjaga agar kehidupan masyarakat tidak menjadi korban dari dinamika kekuasaan.

Penutup

Sejarah ketatanegaraan selalu memberikan pelajaran bahwa kekuatan negara hukum sesungguhnya diuji ketika menghadapi situasi yang tidak mudah.

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 telah membawa persoalan tersebut ke dalam tahapan konstitusional berikutnya. Kini, perhatian harus diarahkan pada proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Seluruh lembaga negara, khususnya MPR, harus memastikan setiap tahapan berlangsung tepat waktu, transparan, dan tanpa cacat prosedur.

Kita tidak boleh terjebak dalam pilihan seolah-olah harus mengorbankan demokrasi demi stabilitas, atau mengabaikan konstitusi atas nama menyelamatkan demokrasi.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Sebab, menyelamatkan konstitusi tidak boleh dilakukan dengan melanggar konstitusi. Menjaga demokrasi berarti memastikan kekuasaan tetap tunduk pada hukum, sementara kepentingan rakyat senantiasa ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.

Itulah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga marwah konstitusi, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa depan demokrasi Indonesia.