JAKARTA — Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran (Bang Azran) mendapatkan kehormatan mewakili anggota DPD RI lainnya dalam prosesi pemotongan dan penyerahan tumpeng oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada peringatan satu tahun Green Democracy di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (9/11/2026).
Dalam prosesi tersebut, Sultan menyerahkan tumpeng kepada sejumlah tokoh dan pejabat, yakni para Wakil Ketua DPD RI, Duta Besar Republik Belarus, Duta Besar Republik Seychelles, Duta Besar Federasi Rusia, Achmad Azran selaku perwakilan anggota DPD RI, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Sekretaris Jenderal DPD RI.
Penerimaan tumpeng tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan setahun Green Democracy yang dipimpin Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen DPD RI dalam mendorong gerakan pelestarian lingkungan melalui aksi nyata dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat.
Mengusung tema “Menanam Harapan, Merawat Keseimbangan”, kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman 10 ribu pohon mangrove. Gerakan ini menjadi simbol kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus upaya menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.
Bagi Bang Azran, gerakan tersebut memiliki kedekatan dengan langkah yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu. Pada 27 Oktober 2026, ia turun langsung melakukan penanaman mangrove di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari komitmen menjaga ekosistem pesisir Jakarta.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan secara konsisten, tidak berhenti pada seremoni atau kampanye semata. Terlebih, kawasan pesisir Jakarta menghadapi berbagai tantangan, mulai dari abrasi, banjir rob, hingga ancaman kerusakan ekosistem laut.
“Bagi saya, menanam mangrove bukan sekadar menanam pohon. Ini adalah investasi untuk masa depan. Kita sedang menjaga lingkungan, melindungi masyarakat pesisir, sekaligus memastikan anak cucu kita masih bisa menikmati alam yang terpelihara,” ujar Bang Azran.
Ia menilai Green Democracy merupakan gagasan penting yang menghubungkan demokrasi dengan tanggung jawab ekologis. Sebab, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan aspirasi masyarakat saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya.
Menurut Bang Azran, DPD RI memiliki peran strategis dalam membawa persoalan lingkungan di daerah ke tingkat kebijakan nasional. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan warga pulau-pulau kecil, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mangrove melindungi pesisir, menjadi habitat biota laut, dan mendukung kehidupan nelayan. Karena itu, gerakan seperti ini harus dirawat bersama dan dilakukan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam peringatan satu tahun tersebut, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga menyampaikan capaian kolaborasi DPD RI bersama Green Democracy Institute. Lebih dari 270 ribu bibit pohon telah ditanam, lebih dari 60 kilometer sungai dan pesisir dibersihkan, serta lebih dari 135 ton sampah dikumpulkan dengan melibatkan ribuan relawan dan ratusan mitra komunitas.
Bang Azran mengapresiasi inisiatif tersebut dan berharap Green Democracy terus berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta komunitas lingkungan.
Baginya, keberhasilan gerakan hijau tidak semata-mata diukur dari banyaknya pohon yang ditanam, tetapi juga dari kesungguhan semua pihak untuk merawatnya hingga memberikan manfaat nyata.
“Menanam adalah awal, merawat adalah komitmen. Kita ingin gerakan ini tidak hanya dikenang dalam sebuah peringatan, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan dan kesadaran bersama dalam menjaga Indonesia,” tutup Bang Azran.
Dalam sambutannya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa Green Democracy bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan kolektif untuk menghubungkan demokrasi dengan keberlanjutan lingkungan.
“Green Democracy tidak cukup dibicarakan. Ia harus ditanam, dirawat, dan dijaga,” tegas Sultan.
Menurut Sultan, demokrasi dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang sehat tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan hidup yang layak.
“Perayaan satu tahun ini bukan puncak, melainkan pijakan pertama,” ujarnya.
Sultan berharap semangat Green Democracy terus berkembang menjadi gerakan nasional yang menghubungkan aspirasi daerah, kebijakan negara, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hijau. (*)
