JAKARTA — Rencana penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian publik. Kebijakan yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama pekerja harian, pelajar, mahasiswa, serta warga berpenghasilan rendah yang mengandalkan transportasi umum untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum DPP FORKABI, Achmad Azran (Bang Azran), menilai kebijakan tarif transportasi publik perlu ditempatkan dalam kerangka pelayanan dasar yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bang Azran, transportasi umum bukan sekadar sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Bagi sebagian besar warga Jakarta, Transjakarta menjadi bagian penting dari pengeluaran harian yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Transportasi publik harus tetap terjangkau. Kita memahami bahwa pemerintah perlu menjaga keberlanjutan layanan, tetapi pada saat yang sama kemampuan ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai penyesuaian tarif justru menambah beban warga yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Bang Azran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan rencana penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek mulai 1 Januari 2027. Pada waktu yang sama, pemerintah juga akan memperluas penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi publik dari 15 menjadi 21 golongan. Hingga awal Oktober 2026, besaran tarif baru Transjakarta belum diumumkan secara resmi.
Bang Azran berpandangan, perluasan akses transportasi gratis merupakan langkah yang perlu disertai pendataan penerima manfaat secara akurat. Pemerintah harus memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan benar-benar memperoleh perlindungan, sehingga kebijakan tarif tidak menimbulkan kesenjangan akses terhadap transportasi publik.
“Perluasan penerima layanan gratis tentu harus diikuti dengan pendataan yang tepat dan sosialisasi yang jelas. Warga perlu mengetahui siapa saja yang berhak, bagaimana mekanisme pendaftarannya, serta bagaimana mereka dapat mengakses fasilitas tersebut. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru tidak terjangkau oleh kebijakan,” katanya.
Bang Azran juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan dasar perhitungan tarif baru. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai pertimbangan biaya operasional, kualitas pelayanan, kemampuan anggaran daerah, serta skema subsidi yang akan diterapkan.
Dengan keterbukaan tersebut, penyesuaian tarif dapat dipahami sebagai bagian dari pengelolaan transportasi publik, bukan semata-mata perubahan biaya yang harus ditanggung penumpang.
Sebagai Ketua Umum DPP FORKABI, Bang Azran turut mengingatkan bahwa mobilitas masyarakat Jakarta dan kawasan penyangga merupakan bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi yang saling terhubung. Banyak warga yang tinggal di luar Jakarta, tetapi bekerja, bersekolah, maupun menjalankan usaha di ibu kota.
Karena itu, ia menilai integrasi layanan Transjakarta dan Transjabodetabek perlu terus diperkuat, baik dari sisi keterjangkauan tarif, kemudahan perpindahan antarmoda, ketepatan waktu, maupun kenyamanan penumpang.
“Yang harus kita jaga adalah keseimbangan antara keberlanjutan transportasi publik dan kepentingan masyarakat. Tarif yang dikelola dengan baik harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang semakin berkualitas. Warga tidak hanya membutuhkan ongkos yang terjangkau, tetapi juga perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” tuturnya.
Bang Azran berharap Pemprov DKI Jakarta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan sebelum penerapan kebijakan tersebut. Aspirasi pengguna transportasi, termasuk kelompok pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
Menurutnya, keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari jumlah armada atau luas jangkauan layanan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mengaksesnya tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.
“Jakarta membutuhkan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Namun, kemajuan itu harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsipnya sederhana: pelayanan semakin baik, akses semakin luas, dan warga tetap terlindungi,” kata Bang Azran.(*)
