‎JAKARTA-Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta Achmad Azran menanggapi secara mendalam kasus asusila di dalam armada Transjakarta yang memicu kebijakan pengetatan SOP dan perluasan pemasangan CCTV, beberapa waktu lalu.
‎
‎Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons awal yang penting, namun harus dilihat sebagai bagian dari sistem manajemen transportasi publik yang menyeluruh.
‎
‎“Dalam ilmu transportasi, aspek keselamatan dan keamanan penumpang merupakan pilar utama pelayanan. Transportasi publik yang baik bukan hanya soal ketepatan waktu dan kapasitas angkut, tetapi juga soal rasa aman yang konsisten dari awal hingga akhir perjalanan,” ujar Achmad Azran.
‎
‎Pria yang biasa disapa Bang Azran itu menjelaskan bahwa pemasangan CCTV merupakan instrumen pengawasan pascakejadian (post-incident monitoring), yang efektif untuk pembuktian dan penindakan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya andalan dalam mencegah kejahatan di transportasi publik.
‎
‎“CCTV itu penting sebagai alat kontrol dan evaluasi, tetapi pencegahan yang sesungguhnya terletak pada desain sistem operasional. Ini mencakup penempatan petugas di titik rawan, kepadatan penumpang yang terkelola, pencahayaan yang memadai, serta SOP respons cepat yang dipahami seluruh petugas yang stand by,” jelasnya.
‎
‎Bang Azran menyoroti bahwa Transjakarta sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) melayani jutaan penumpang setiap hari, sehingga standar keamanannya harus disetarakan dengan praktik terbaik transportasi publik di kota-kota besar dunia.
‎
‎“Di banyak kota maju, keamanan transportasi publik dibangun melalui kombinasi teknologi, tata kelola operasional, dan budaya pelayanan. Petugas tidak hanya bertugas mengemudi, tetapi juga dilatih membaca situasi, mengenali potensi gangguan, dan bertindak cepat melindungi penumpang. Ini harus dipikirkan dengan baik, jangan sampai ada lagi kejadian memalukan itu,” katanya.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya perspektif korban dalam penanganan kasus asusila di transportasi umum, agar kebijakan yang diambil tidak sekadar reaktif, tetapi benar-benar berpihak pada keselamatan pengguna jasa.
‎
‎“Dalam manajemen transportasi modern, kepercayaan penumpang adalah modal utama. Jika korban merasa tidak dilindungi atau laporannya diabaikan, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan itu berdampak langsung pada minat masyarakat menggunakan transportasi umum,” tegas Achmad Azran.
‎
‎Sebagai wakil daerah Jakarta di DPD RI, Achmad Azran mendorong agar pengetatan SOP Transjakarta dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap desain layanan, termasuk jadwal operasional, kepadatan armada pada jam sibuk, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses penumpang.
‎
‎“Transportasi publik yang aman adalah prasyarat kota berkelanjutan. Jika kita ingin mengurangi kemacetan dan polusi dengan mendorong warga beralih ke angkutan umum, maka negara wajib memastikan bahwa sistemnya aman, manusiawi, dan berorientasi pada penumpang,” pungkasnya.