JAKARTA - Penetapan kawasan hutan yang kini berada di pemerintah pusat, disebut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, membuat pemerintah daerah kerap kesulitan dalam melakukan perencanaan tata ruang.
Hal ini disampaikan Achmad Azran usai mengikuti kunjungan kerja Komite I DPD RI yang melakukan pengawasan undang-undang penataan ruang ke Provinsi Sumatera Selatan, Senin (15/9/2025),
Menurut senator yang akrab disapa Bang Azran ini, Pemda Sumsel pun mengakui kesulitan dalam melakukan perencanaan tata ruang karena adanya penetapan kawasan hutan oleh pusat.
"Dalam kunjungan kerja di Sumatera Selatan ini, kita di Komite I DPD RI ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi daerah menyusul lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," katanya di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut Bang Azran, UU No. 6 Tahun 2023 telah membawa dampak cukup besar bagi daerah terkait dengan sistem penataan ruang dan resentralisasi.
"Dan akhirnya kita pun mendapatkan masalah jika Pemprov Sumatera Selatan terkendala dengan penetapan kawasan hutan. Hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Sumsel," terangnya.
Putra asli Betawi ini menambahkan, masalah yang didapat dari Sumsel ini akan menjadi masukan bagi DPD.
"Kita akan berusaha mendapatkan masalah di daerah untuk kemudian kita bahas dan dorong solusi untuk kepentingan daerah," katanya
Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, dalam sambutannya menekankan pentingnya implementasi perencanaan tata ruang nasional bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota.
Namun, sambungnya, pengaturan tata ruang yang ada saat ini terutama dalam UU Cipta Kerja cenderung sentralistis sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas bagi daerah, apalagi dengan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil yang sangat tajam dari 192,3 Triliun menjadi 45,1 Triliun (turun 76,5%).
"Di samping itu, realitas masalah lingkungan yang terjadi saat ini juga diindikasikan dari adanya penerapan kebijakan yang melanggar ketentuan penataan ruang,” tegasnya.
Kunker para senator ini dipimpin Wakil Ketua DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua MPR RI Abcandra M. Akbar Supratman, Ketua Komite I Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam dan Senator Tuan Rumah Jialyka Maharani.
Selain Achmad Azran, senator lain yang hadir adalah Pdt. Penrad Siagian, M. Sum Indra, Hj. Leni Haryati John Latief, KH. Abdul Hakim, Aanya Rina Casmayanti, Kondang Kusumaning Ayu, Hj. Ade Yuliasih, TGH. Ibnu Halil, Agustin Teras Narang, Muhammad Hidayattollah, H. MZ Amirul Tamim, Ian Ali Baal Masdar, Bisri As Shiddiq Latuconsina, dan Sultan Hidayatullah.
Rombongan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, di Kantor Pemprov Sumsel. Sementara Jajaran stakeholders yang diundang adalah Kepala Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan, jajaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Forkopimda dan jajaran TNI.(*)