JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, menyampaikan usul kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan supervisi intensif terhadap berbagai persoalan tata ruang, khususnya terkait penegakan regulasi.

Menurut Achmad Azran, usulan itu didapat setelah mengikuti perkembangan terkait isu tata ruang, baik secara nasional maupun regional.

"Usai berbincang dengan sejumlah kepala daerah, kepala dinas, dan pemangku kepentingan di beberapa daerah, ternyata temuan kami di lapangan sesuai dengan gagasan yang pernah saya sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum di DPD RI beberapa waktu lalu, yaitu agar Presiden dapat melakukan supervisi intensif terhadap berbagai persoalan terkait penegakan regulasi," tuturnya, Jumat (11/7/2025), di Jakarta.

Senator yang akrab disapa Bang Azran itu menambahkan,
‎Kementerian ATR/BPN diharapkan secara komprehensif dapat memetakan masalah Tata Ruang yang begitu besar sekaligus menyelesaikannya secara tuntas, solutif dan inovatif.
‎
"‎Kebijakan tata ruang kita selama ini, dalam praktiknya telah memunculkan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan implementasinya," tuturnya

Ia menambahkan, masalah yang kerap timbul di antaranya kurangnya penegakan hukum terkait tata ruang, konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang, serta kurangnya partisipasi publik dalam proses perencanaan.

"Hal-hal tersebut membuat permasalahan hukum dalam lembaga ini semakin menggunung," imbuhnya.
‎
Putra asli Betawi ini menambahkan, lembaga ini perlu melibatkan banyak pihak, partisipasi publik hingga keterlibatan lintas kementerian/lembaga, pada tingkat pusat maupun di daerah.

"Apalagi masalah tata ruang juga dipengaruhi oleh persoalan tumpang tindih kepemilikan, ketidak konsistenan regulasi, maupun tidak terintegrasinya regulasi Tata Ruang," terangnya.
‎
Bang Azran menambahkan, ‎selama urusan tata ruang pada Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN belum terintegrasi dan melibatkan Kementerian terkait, maka tentu akan sulit tercapainya tata ruang nasional yg holistik, clean and clear.

"Supervisi intensif terhadap Kementerian ATR/BPN, saya harap dapat menyelesaikan masalah tata ruang yang akan berdampak pada kemajuan pembangunan nasional dan daerah," katanya.

Untuk itu, Achmad Azran berharap presiden mempertimbangkan dengan baik usulan tersebut.
‎
"‎Saya berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mempertimbangkan saran saya ini, karena saya yakin hal itu akan turut membantu percepatan tercapainya agenda Asta Cita, terutama poin ke-7," katanya.

Poin ke-7 Asta Cita sendiri visinya adalah memajukan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian alam yang berimbaa pada keseimbangan ekosistem outputnya adalah terwujudnya kepastian hukum dalam Tata Ruang Nasional.(*)