Jakarta, 21 Mei 2025 — Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Achmad Azran, menyoroti serius persoalan stunting yang masih terjadi di Ibu Kota. Dalam kunjungan kerja bersama Subwilayah Barat II DPD RI ke Kantor Kemenko PMK pada Senin (19/5), Azran mengingatkan Pemerintah Daerah Daerah Khusus Jakarta terkait dengan perekrutan dan penyeleksian Pegawan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Banyak laporan, banyak masyarakat yang mengeluhkan kepada kami sebagai senator perwakilan dari Jakarta dalam proses penyeleksian itu tidak objektif. Masih banyak oknum-oknum yang bermain yang kurang sehat. Temuan yang sudah saya lakukan di lapangan. Nilai prestasi peserta PPPK yang mempunyai nilai cukup fantastis dengan nilai tinggi namun tidak lolos. Tapi di lapangan yang mendapatkan nilai di bawah itu malah diloloskan”, kata Azran kepada media (21/5).

Azran turut hadir bersama rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bertemu Menko PMK, Pratikno dan jajarannya. Pertemuan konsultasi ini merupakan bagian dari pembahasan arah kebijakan dan program strategis pemerintah 2025–2029, khususnya untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya sinergi antara DPD, Kemenko PMK, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan.

“Subwilayah Barat II mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia. Jika pembangunan manusia di wilayah ini berhasil, maka IPM nasional juga akan terdongkrak,” ujar Hemas.

Menko PMK Pratikno menanggapi positif masukan tersebut dan menegaskan pentingnya data yang kuat untuk membuat kebijakan yang lebih mikro dan tepat sasaran.

“Masalah-masalah daerah perlu ditangani dari hilir ke hulu. Tapi tetap, fondasi utamanya adalah data dan informasi. Tanpa itu, kita akan kesulitan merencanakan kebijakan yang akurat,” ucap Pratikno.

Azran berharap Pemerintah DK Jakarta lebih memperhatikan soal perekrutan PPPK ini. “Ini perlu catatan untuk Provinsi DKI Jakarta”, kata Azran menegaskan.