Jakarta, 21 Mei 2025 — Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Achmad Azran, menyoroti serius persoalan stunting yang masih terjadi di Ibu Kota. Dalam kunjungan kerja bersama Subwilayah Barat II DPD RI ke Kantor Kemenko PMK pada Senin (19/5), Azran menegaskan bahwa masalah kekurangan gizi tidak hanya terjadi di daerah terpencil, melainkan juga di kota metropolitan seperti Jakarta.
“Masalah stunting ini sangat memprihatinkan. Jangan dikira hanya ada di pelosok, di Jakarta pun masih banyak balita yang kekurangan gizi,” kata Achmad Azran dalam pernyataannya kepada media, Rabu (21/5).
Azran yang turut hadir bersama rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, menyampaikan langsung kepada Menko PMK, Pratikno, perlunya perhatian serius dan aksi nyata terhadap stunting di Jakarta. Ia menyebutkan pentingnya sinergi antara DPD, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial dalam penyediaan makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil.
“Saya sebagai senator DKI Jakarta bersinergi dengan Kemenkes dan Kemensos untuk menunjang kebutuhan gizi, terutama lewat pemberian makanan tambahan seperti biskuit bergizi. Harapan saya, program ini dimaksimalkan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati,” ujar Azran.
Ia juga meminta agar Menko PMK memberikan rekomendasi langsung kepada dua kementerian tersebut agar pemberian makanan tambahan tidak hanya menjadi program seremonial, tapi betul-betul menjangkau keluarga-keluarga yang membutuhkan di Jakarta.
Pertemuan konsultasi ini merupakan bagian dari pembahasan arah kebijakan dan program strategis pemerintah 2025–2029, khususnya untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya sinergi antara DPD, Kemenko PMK, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan.
“Subwilayah Barat II mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia. Jika pembangunan manusia di wilayah ini berhasil, maka IPM nasional juga akan terdongkrak,” ujar Hemas.
Ia menyoroti bahwa pola makan keluarga masih menjadi akar permasalahan stunting dan harus ditangani secara holistik, tidak cukup hanya melalui intervensi di sekolah. Hemas juga menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah, serta gagasan pendirian Sekolah Rakyat untuk keluarga kurang mampu.
Menko PMK Pratikno menanggapi positif masukan tersebut dan menegaskan pentingnya data yang kuat untuk membuat kebijakan yang lebih mikro dan tepat sasaran.
“Masalah-masalah daerah perlu ditangani dari hilir ke hulu. Tapi tetap, fondasi utamanya adalah data dan informasi. Tanpa itu, kita akan kesulitan merencanakan kebijakan yang akurat,” ucap Pratikno.
Azran berharap sinergi yang telah dibangun dapat segera diimplementasikan secara nyata, khususnya dalam program intervensi gizi bagi balita dan ibu hamil di Jakarta. “Jakarta sebagai barometer nasional harus jadi contoh dalam penanganan stunting. Ini soal masa depan generasi kita,” pungkasnya.
