JAKARTA-Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa viral yang memperlihatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) menangis dan memohon saat sepeda motornya diangkut petugas Dinas Perhubungan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan keterangan resmi yang telah disampaikan, penertiban dilakukan dalam rangka penegakan aturan parkir dan ketertiban ruang publik, sementara pihak Dinas Perhubungan juga telah mendatangi pengemudi yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat.
Pria yang biasa disapa Bang Azran itu menegaskan bahwa penegakan aturan lalu lintas dan ketertiban umum merupakan bagian penting dari tata kelola kota yang baik. Namun demikian, pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan juga harus menjadi perhatian dalam setiap tindakan pelayanan publik.
“Kita semua memahami bahwa aturan harus ditegakkan. Trotoar dan fasilitas publik memang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Namun di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa para pengemudi ojek online adalah pekerja yang setiap hari berjuang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Negara dan pemerintah daerah perlu hadir dengan pendekatan yang tegas sekaligus humanis,” ujar Achmad Azran.
Menurutnya, peristiwa ini hendaknya menjadi momentum evaluasi bersama, bukan untuk saling menyalahkan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap petugas di lapangan memiliki pedoman penanganan yang mengutamakan komunikasi persuasif, khususnya terhadap kelompok pekerja sektor informal yang rentan secara ekonomi.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan. Ketegasan tanpa empati dapat menimbulkan luka sosial, sementara empati tanpa aturan akan melahirkan ketidaktertiban. Keduanya harus berjalan beriringan,” lanjutnya.
Achmad Azran juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan yang telah melakukan klarifikasi serta menjalin komunikasi langsung dengan pengemudi ojol yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kajian mengenai penyediaan titik-titik singgah atau area parkir singkat di lokasi-lokasi dengan aktivitas pengantaran makanan dan barang yang tinggi. Menurutnya, solusi jangka panjang harus mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga ketertiban kota.
“Jakarta adalah kota yang hidup dari pergerakan. Ojol telah menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi dan ekonomi digital kita. Karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ketertiban kota dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.”
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Achmad Azran mengajak seluruh pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama agar pelayanan publik ke depan semakin profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya pada tegaknya aturan, tetapi juga pada kemampuan kita menjaga martabat setiap warga masyarakat,” pungkasnya.(*)
