BOGOR – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran atau yang akrab disapa Bang Azran, menghadiri kegiatan Konsinyering Komite I DPD RI yang diselenggarakan pada 19–21 April 2026 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain finalisasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian, finalisasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, pembahasan tema reses prioritas Komite I, serta laporan Komite I dalam Sidang Paripurna DPD RI.
Dalam keterangannya, Bang Azran menegaskan bahwa fungsi pengawasan harus dijalankan secara serius, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, regulasi yang baik tidak cukup hanya tertulis dengan rapi, tetapi juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui implementasi yang efektif.
“Negara membutuhkan tata kelola yang tegas, modern, dan manusiawi. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menghadirkan keadilan, kepastian hukum, serta pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Bang Azran.
Pria asli Betawi itu juga menyoroti pentingnya pembaruan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, mobilitas global, dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia.
“Indonesia harus memiliki sistem yang adaptif terhadap perubahan, namun tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Ketegasan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia,” lanjutnya.
Sebagai wakil daerah dari DKI Jakarta, Bang Azran menambahkan bahwa berbagai pembahasan di parlemen harus selalu bermuara pada solusi nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas yang tinggi.
Kehadiran Bang Azran dalam forum tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya kebijakan nasional yang progresif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
