JAKARTA— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Achmad Azran, menyoroti arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2026 pasca mengalami penurunan, yang memprioritaskan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Menurut pria yang biasa disapa Bang Azran itu, besarnya alokasi anggaran harus diiringi dengan ketepatan sasaran, transparansi, dan dampak langsung bagi masyarakat.
“Prioritas anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program bantuan sosial seperti KJP Plus adalah langkah strategis. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta, terutama kelompok rentan,” tegas Bang Azran.
Seperti diketahui, APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp 81,32 triliun. Anggaran ini menurun Rp 10,54 triliun dari tahun lalu. Dengan penyusutan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dituntut lebih ketat dan efisien dalam membelanjakan anggaran. APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Pengundangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Total APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, atau turun Rp 10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun.
Penurunan ini dipicu merosotnya Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang sebelumnya Rp 26,14 triliun menjadi hanya Rp 11,16 triliun.
Lebih lanjut Bang Azran menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada proyek besar, tetapi harus menjawab persoalan mendasar warga, seperti pengendalian banjir, kemacetan, kualitas lingkungan, dan ketahanan wilayah pesisir.
Di sektor pendidikan, pria asli Betawi itu meminta agar penguatan program KJP Plus dan fasilitas sekolah diikuti dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.
“Anggaran pendidikan harus menjamin akses yang adil dan kualitas yang merata, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, ia menilai penguatan fasilitas layanan kesehatan dan pencegahan penyakit harus menjadi fokus utama, mengingat Jakarta menghadapi tantangan besar terkait kepadatan penduduk, polusi udara, dan penyakit tidak menular.
Terkait bantuan sosial, Achmad Azran mengingatkan pentingnya validasi data penerima manfaat. “Program bantuan sosial harus berbasis data yang akurat agar tidak salah sasaran dan benar-benar membantu warga yang membutuhkan,” tambahnya.
Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, Achmad Azran menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Jakarta serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap APBD DKI 2026 tidak hanya menjadi instrumen belanja, tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup warga.
“DPD RI akan terus mendorong agar kebijakan anggaran daerah sejalan dengan kepentingan publik, transparan, dan akuntabel. APBD harus menjadi solusi nyata, bukan sekadar dokumen perencanaan,” tutup Achmad Azran.
