‎JAKARTA-Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Achmad Azran, yang akrab disapa Bang Azran, menyampaikan dukungan sekaligus perhatian serius terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyiapkan pembangunan tanggul permanen di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
‎
‎Kebijakan ini muncul menyusul isu kebocoran tanggul yang sempat viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir dalam beberapa pekan terakhir.
‎
‎Menurut Bang Azran, persoalan tanggul di Pantai Mutiara tidak bisa dilihat sebagai masalah teknis sesaat, melainkan sebagai bagian dari persoalan besar perlindungan wilayah pesisir Jakarta. Ia menegaskan bahwa Jakarta Utara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap banjir rob, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah (land subsidence).
‎
‎Berdasarkan berbagai kajian akademik dan data pemerintah, wilayah pesisir Jakarta Utara mengalami penurunan muka tanah rata-rata 5–10 sentimeter per tahun di beberapa titik. Sementara itu, fenomena banjir rob tercatat semakin sering terjadi, terutama saat pasang laut maksimum yang kerap bertepatan dengan musim hujan. Kondisi ini menyebabkan genangan air laut masuk ke permukiman, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi warga.
‎
‎Bang Azran, yang merupakan putra asli Betawi, menegaskan bahwa perlindungan wilayah pesisir Jakarta bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Jakarta sebagai kota pesisir.
‎
‎“Sebagai orang Betawi dan wakil daerah Jakarta di DPD RI, saya memandang pembangunan tanggul permanen di Pantai Mutiara sebagai langkah strategis dan mendesak. Ini bukan sekadar respons atas isu yang viral, tetapi bagian dari upaya jangka panjang melindungi warga Jakarta dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim,” ujar Bang Azran.
‎
‎Dia menambahkan bahwa pembangunan tanggul permanen harus dirancang dengan standar teknis yang kuat, memperhitungkan proyeksi kenaikan muka air laut, serta terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir lainnya, seperti pompa air, drainase perkotaan, dan pengelolaan kawasan pesisir secara menyeluruh.
‎
‎Bang Azran juga mendorong agar proses pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan kajian teknis, kajian lingkungan (AMDAL), serta partisipasi masyarakat sekitar. Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting agar proyek yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan tidak menimbulkan dampak sosial baru.
‎
‎Lebih lanjut, Bang Azran menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat, kementerian terkait, serta lembaga teknis seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ia menilai, penanganan kawasan pesisir Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan nasional perlindungan wilayah pesisir dan adaptasi perubahan iklim.
‎
‎“DPD RI siap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan kebijakan agar pembangunan tanggul permanen ini berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar melindungi masyarakat pesisir Jakarta,” tegasnya.
‎
‎Menutup pernyataannya, Bang Azran berharap pembangunan tanggul permanen di Pantai Mutiara dapat menjadi contoh penanganan pesisir yang serius dan berorientasi jangka panjang, sehingga warga Jakarta Utara dapat hidup lebih aman, nyaman, dan terbebas dari ancaman banjir rob yang selama ini menghantui.